Cuti Guru PNS dan PPPK: Jenis, Lama, Syarat, dan Cara Mengajukannya

Cuti guru PNS diatur PP Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah PP Nomor 17 Tahun 2020 dengan tujuh jenis cuti, sedangkan cuti guru PPPK diatur Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 dengan empat jenis: tahunan, sakit, melahirkan, dan bersama. Perbedaan penting bagi guru terletak pada cuti tahunan: sejak PP 17/2020 (Pasal 315), guru PNS yang mendapat liburan sekolah tetap berhak memperoleh cuti tahunan 12 hari kerja, sedangkan bagi guru PPPK libur akhir semester menurut kalender akademik masih disamakan dengan penggunaan cuti tahunan (dengan pengecualian cuti tahunan paling lama enam hari kerja untuk keadaan tertentu pada Pasal 9). Berikut jenis, lama, syarat, dan cara mengajukannya.

Dasar hukum cuti guru ASN yang berlaku

Per akhir Oktober 2026, laman layanan Cuti ASN di situs BKN masih mencantumkan PP 11/2017 jo. PP 17/2020 dan Peraturan BKN 24/2017 jo. 7/2021 sebagai dasar cuti PNS, serta Peraturan BKN 7/2022 untuk PPPK. Belum ada peraturan pemerintah baru turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengganti ketentuan cuti ini; bila kelak terbit, angka-angka di bawah perlu dicek ulang.

Ketentuan khusus cuti tahunan guru PNS dan PPPK

Semula, Pasal 315 PP 11/2017 menyamakan libur guru dan dosen PNS dengan penggunaan cuti tahunan. Namun, PP 17/2020 (angka 22) mengubah Pasal 315 menjadi: "PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan", sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKN 7/2021. Artinya, guru PNS tetap berhak atas cuti tahunan 12 hari kerja di luar libur kalender akademik. Sebaliknya, bagi guru PPPK, Pasal 10 Peraturan BKN 7/2022 masih menyatakan bahwa guru dan dosen "yang mendapat liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan", dengan liburan yang dimaksud adalah "liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik".

Untuk kebutuhan keluarga mendesak pada PPPK, Pasal 9 Peraturan BKN 7/2022 memberikan pengecualian syarat masa kerja satu tahun berupa cuti tahunan paling lama enam hari kerja dalam keadaan tertentu: bila ibu, bapak, istri/suami, anak, atau mertua sakit keras (dibuktikan surat keterangan rawat inap) atau meninggal dunia, bila harus mengurus hak keluarga yang meninggal, atau untuk melangsungkan perkawinan pertama. Hak ini bukan jenis cuti khusus tambahan, melainkan bagian dari cuti tahunan yang mengurangi jatah cuti tahunan apabila PPPK telah bekerja paling sedikit satu tahun terus-menerus. Untuk guru PNS, kebutuhan serupa ditampung oleh cuti karena alasan penting tanpa mengurangi cuti tahunan.

Jenis cuti guru PNS dan PPPK

Rincian yang sering ditanyakan guru

Cuti sakit: surat dokter dari hari pertama

Sejak PP 17/2020 (Pasal 320) dan Peraturan BKN 7/2021 berlaku, ketentuan cuti sakit PNS tidak lagi membedakan kategori 1–14 hari dan lebih dari 14 hari. Guru PNS yang sakit mengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau pejabat penerima delegasi wewenang dengan melampirkan surat keterangan dokter—baik di dalam maupun luar negeri—yang memiliki izin praktik resmi, yang paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Hak cuti sakit PNS diberikan paling lama satu tahun dan dapat ditambah paling lama enam bulan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan. Sebaliknya, bagi guru PPPK (Pasal 12 dan 13 Peraturan BKN 7/2022), pembedaan durasi masih berlaku: sakit 1 hari cukup surat pemberitahuan tertulis ke atasan langsung dengan surat dokter; sakit 2 sampai 14 hari diajukan tertulis kepada pejabat berwenang dengan surat dokter; sedangkan sakit lebih dari 14 hari wajib melampirkan surat keterangan dokter pemerintah (dokter berstatus PNS atau yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah) dengan durasi paling lama satu bulan.

Cuti melahirkan dan anak keempat

Cuti melahirkan tiga bulan berlaku untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga yang terjadi saat yang bersangkutan sudah berstatus PNS atau PPPK. Anak yang lahir sebelum diangkat tidak dihitung. Untuk PNS, kelahiran anak keempat dan seterusnya memakai cuti besar (selama menjalankan cuti besar, PNS tetap menerima penghasilan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran tunjangan daerah mengikuti peraturan kepala daerah masing-masing). Peraturan BKN 7/2022 hanya mengatur cuti melahirkan PPPK untuk anak pertama sampai ketiga dan tidak mengenal cuti besar, sehingga kelahiran berikutnya perlu dikonsultasikan ke BKD atau BKPSDM setempat.

Suami mendampingi istri melahirkan

Berdasarkan Pasal 328 dan 330 PP 11/2017 serta Peraturan BKN 24/2017, sebagaimana ditegaskan Kementerian PANRB pada 2018, cuti PNS laki-laki yang mendampingi istri melahirkan "bukanlah cuti tersendiri", melainkan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Lamanya ditentukan pejabat yang berwenang, paling lama satu bulan ("tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang"). Cuti ini tidak memotong cuti tahunan dan penghasilan PNS tetap diterima.

Cuti besar untuk ibadah haji

Syarat masa kerja lima tahun untuk cuti besar dikecualikan bagi PNS yang mengambilnya untuk kepentingan agama. Berdasarkan Peraturan BKN 24/2017 dan Buku Saku FAQ Cuti PNS BKN, pengecualian masa kerja tersebut berlaku untuk menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara haji. Apabila cuti besar diambil kurang dari tiga bulan, sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus. PNS yang memakai cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

Cara mengajukan cuti guru: alur dan berkas

Peraturan BKN 7/2022 (Pasal 6, 17, dan 19) menetapkan pola serupa untuk tiga jenis cuti PPPK yang memerlukan permohonan (cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan; adapun cuti bersama ditetapkan Keputusan Presiden tanpa permohonan individual), dan alur PNS pada Peraturan BKN 24/2017 jo. 7/2021 sejalan: permintaan tertulis diajukan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang melalui atasan langsung, atasan memberi pertimbangan, lalu pejabat yang berwenang menetapkan keputusannya. Format formulir permintaan dan pemberian cuti tercantum dalam Lampiran II peraturan BKN tersebut.

1. Tentukan jenis cuti dan hitung haknya. Untuk cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun sebelumnya, PNS dapat mengakumulasikan sisa cuti menjadi paling lama 18 hari kerja (atau 24 hari kerja bila tidak digunakan dua tahun berturut-turut maupun karena penangguhan dinas sesuai Pasal 313–314 PP 11/2017). Bagi PPPK (di luar jabatan guru yang libur semesternya disamakan cuti tahunan), Pasal 7 Peraturan BKN 7/2022 mengatur akumulasi sampai 18 hari kerja untuk masa perjanjian kerja di atas dua tahun atau 24 hari kerja untuk masa perjanjian di atas tiga tahun.
2. Isi formulir cuti sesuai lampiran peraturan BKN atau format instansi setempat, dengan tanggal mulai dan selesai yang jelas.
3. Minta pertimbangan kepala sekolah sebagai atasan langsung sesuai alur formulir BKN.
4. Lengkapi berkas pendukung sesuai ketentuan instansi. Dalam Peraturan BKN 24/2017 jo. 7/2021 dan Peraturan BKN 7/2022, berkas nasional utama adalah formulir permintaan dan pemberian cuti beserta bukti pendukung sesuai jenis cuti (seperti surat keterangan dokter, surat rawat inap, atau jadwal kloter haji). Sebagai contoh persyaratan administratif lokal, daftar persyaratan cuti Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar (September 2025) meminta tambahan dokumen tingkat daerah seperti surat pengantar korwil (TK dan SD) atau kepala sekolah (SMP), surat permohonan, surat rekomendasi atasan langsung, surat pelimpahan tugas, surat pernyataan bersedia kembali, fotokopi SK PPPK atau SK pangkat terakhir PNS, serta untuk cuti melahirkan ditambah surat keterangan dokter/unit pelayanan kesehatan, fotokopi buku nikah yang dilegalisasi, KK, dan KTP.
5. Ajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti (PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang, misalnya melalui dinas pendidikan atau BKD/BKPSDM sesuai pendelegasian instansi); untuk cuti di luar tanggungan negara PNS, keputusan PPK memerlukan persetujuan tertulis Kepala BKN.
6. Atur kelas yang ditinggalkan. Bila disyaratkan oleh instansi atau tata tertib sekolah, siapkan surat pelimpahan tugas yang menunjuk guru pengganti beserta materi yang harus disampaikan selama cuti, dan pastikan sekolah mencatat status cuti di rekap kehadiran GTK agar tidak terbaca sebagai alfa.

Pencatatan izin dan cuti guru di sekolah

Keputusan cuti resmi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai pendelegasian instansi, tetapi dampaknya langsung terasa di sekolah pada rekap kehadiran, jadwal pelajaran, dan pengaturan guru pengganti. Pada e-Presensi SiTuntas, kehadiran GTK dicatat harian dari absensi wajah atau presensi lokasi, dan ketidakhadiran yang sah ditandai dengan keterangan izin, sakit, atau dinas sehingga rekap bulanan tidak keliru. Untuk izin harian, modul Izin GTK (dirilis Oktober 2026) memfasilitasi guru mengajukan izin, sakit, dinas luar, datang terlambat, atau pulang cepat dari ponsel dengan lampiran foto atau PDF surat dokter maupun surat tugas, kepala sekolah memverifikasi dari ponsel, dan izin yang disetujui langsung tercatat di Kehadiran GTK. Secara teknis di aplikasi, rentang satu pengajuan dibatasi maksimal 14 hari, sedangkan pengajuan cuti resmi ASN tetap mengikuti prosedur kepegawaian yang berlaku dan statusnya dicatat oleh tata usaha.

Aplikasi juga menampilkan jam mengajar yang terdampak saat tanggal izin dipilih, serta melalui pembaruan 30 Oktober 2026 guru piket dapat menugaskan guru pengganti dari daftar kelas yang terdampak. Bacaan terkait: rekap absensi guru dan tendik, tutorial kehadiran GTK, tugas guru piket dan SOP guru pengganti, dan panduan lengkap absensi SiTuntas.

Kesimpulan

Cuti guru PNS dan PPPK punya kerangka yang mirip tetapi tidak sama: PNS memiliki tujuh jenis cuti termasuk cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara; PPPK memiliki empat jenis cuti dengan pengecualian syarat masa kerja untuk cuti tahunan paling lama enam hari kerja pada keadaan tertentu (Pasal 9) serta batas cuti sakit di atas 14 hari paling lama satu bulan. Sejak PP 17/2020, guru PNS tetap berhak atas cuti tahunan 12 hari kerja meskipun mendapat liburan sekolah, sedangkan bagi guru PPPK libur akhir semester masih disamakan dengan penggunaan cuti tahunan (Pasal 10 Peraturan BKN 7/2022). Ajukan selalu secara tertulis melalui kepala sekolah kepada pejabat yang berwenang dengan bukti pendukung yang sesuai, siapkan surat pelimpahan tugas bila disyaratkan instansi atau sekolah, dan pastikan status cuti tercatat di rekap kehadiran sekolah.