Keamanan Data Siswa dan UU PDP: Bagaimana SiTuntas Menjaganya
Sekolah hari ini menyimpan lebih banyak data siswa daripada yang kita sadari. Ada kehadiran harian, nilai ujian, catatan pembinaan BK, nomor WhatsApp orang tua, sampai pola wajah untuk absensi. Pertanyaannya sederhana tetapi penting: siapa yang menjamin data itu aman, dan apa yang terjadi kalau bocor? Jawaban singkat soal keamanan data siswa UU PDP: sekolah adalah pengendali data yang wajib punya dasar sah, mengumpulkan data secukupnya, menjaganya, memenuhi hak orang tua, dan melaporkan kebocoran paling lambat 3 kali 24 jam. Sejak undang-undang ini berlaku penuh, kewajiban itu tidak lagi bergantung pada itikad baik, dan peraturan pelaksananya sudah terbit.
Pembaruan 5 November 2026: PP Nomor 33 Tahun 2026, peraturan pelaksana UU PDP, mulai berlaku 16 Januari 2027. Lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk; pada Rabu, 4 November 2026, Komdigi menyatakan rancangan Perpres pembentukannya sudah tahap final dan diajukan ke Presiden. Sementara itu Komdigi tetap memeriksa kasus, termasuk kebocoran data sekitar 5,7 juta akun pelanggan Fore Coffee yang dilaporkan 28 Oktober 2026.
Apa itu UU PDP dan kenapa menyangkut sekolah
UU PDP adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur dua sisi sekaligus: hak setiap orang atas data pribadinya, dan kewajiban pihak yang mengelola data itu. Yang sering belum disadari, masa transisinya sudah lama berakhir. Sejak 17 Oktober 2024 seluruh ketentuannya berlaku penuh, termasuk sanksi. Peraturan pelaksananya pun sudah terbit: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, ditetapkan dan diundangkan 16 Juli 2026, sepanjang 225 pasal, dan menurut Pasal 225 berlaku enam bulan sejak diundangkan, yaitu 16 Januari 2027. Jadi ini bukan lagi rencana yang bisa ditunda-tunda.
Dalam kacamata undang-undang ini, sekolah berkedudukan sebagai pengendali data, yaitu pihak yang menentukan data apa yang dikumpulkan dan untuk apa dipakai. Kedudukan itu membawa tanggung jawab. Sekolah tetap bertanggung jawab atas keamanan data siswanya meskipun data itu disimpan di aplikasi milik pihak ketiga. Untuk pelanggaran, Pasal 57 undang-undang ini menyediakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, sampai denda paling tinggi 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan, di samping kemungkinan tuntutan pidana dan gugatan perdata dari pihak yang dirugikan.
Data siswa itu bukan data biasa
UU PDP membedakan dua jenis data. Yang pertama data pribadi umum seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua data pribadi spesifik, yang perlindungannya harus lebih ketat. Pasal 4 menyebut data biometrik seperti pola wajah dan sidik jari masuk kategori spesifik ini, begitu pula data kesehatan dan data anak. PP 33/2026 mendefinisikan anak sebagai setiap orang di bawah 18 tahun yang belum menikah.
Karena mayoritas siswa masih di bawah umur, hampir semua data siswa otomatis tergolong data yang butuh perlakuan ekstra hati-hati. Konsekuensinya jelas: memproses data anak tidak boleh menjadi keputusan sepihak sekolah atau vendor, melainkan harus berdasar persetujuan orang tua atau wali. Ini juga alasan mengapa fitur seperti absensi wajah tidak bisa dinyalakan begitu saja untuk semua siswa tanpa izin.
Persetujuan orang tua adalah fondasinya
Untuk data anak dan data spesifik, jalur yang paling aman menurut undang-undang adalah persetujuan yang sah dari orang tua atau wali. Pasal 25 UU PDP menyebutnya secara tegas: pemrosesan data pribadi anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua dan/atau wali anak. Persetujuan yang sah bukan sekadar centang otomatis di halaman pendaftaran. Ia harus diberikan secara sadar, untuk tujuan yang dijelaskan lebih dulu, dan bisa ditarik kembali kapan saja. Artinya, sekolah perlu mampu menjawab dengan jujur: data apa yang diminta, untuk keperluan apa, disimpan berapa lama, dan siapa saja yang boleh mengaksesnya.
PP 33/2026 memperjelas praktiknya dalam Pasal 38: pengendali harus mengidentifikasi anak, memperoleh persetujuan orang tua dan/atau wali, dan memverifikasi persetujuan itu. Pasal 36 mewajibkan pengendali bisa menunjukkan bukti persetujuan, dan Pasal 37 mewajibkan mekanisme penarikannya. Formulir yang ditandatangani atau catatan persetujuan digital yang tersimpan rapi menjadi dokumen yang suatu saat bisa diminta.
Pentingnya persetujuan ini terasa pada kasus Agustus 2026: dalam siaran pers 5 Agustus 2026, Kemendikdasmen menyatakan sedang memverifikasi dugaan penggunaan data anak untuk didaftarkan ke Dapodik tanpa sepengetahuan orang tua; statusnya dugaan, bukan kesimpulan. Pelajarannya tetap berlaku apa pun hasilnya: pendaftaran data identitas anak harus punya tujuan yang jelas dan dasar pemrosesan yang sah (Pasal 20 UU PDP), dan untuk data anak Pasal 25 menuntut persetujuan orang tua atau wali. Bila menemukan NIK bermasalah saat sinkronisasi, bacalah cara menangani NIK siswa yang tidak valid di Dapodik.
Lima hal yang wajib dipegang sekolah
- Punya dasar yang sah. Untuk data anak dan data spesifik, jalur paling aman adalah persetujuan tertulis dari orang tua.
- Secukupnya saja. Kumpulkan dan tampilkan data seperlunya untuk tujuan yang jelas. Tidak semua staf perlu melihat semua data.
- Dijaga dengan benar. Data sensitif dilindungi, dan akses dibatasi menurut peran masing-masing staf.
- Hormati hak pemilik data. Orang tua dan siswa berhak tahu, memperbaiki, menghapus, bahkan menarik persetujuan yang pernah diberikan.
- Siap bertanggung jawab. Bila terjadi kebocoran, sekolah wajib memberi tahu pemilik data dan lembaga berwenang paling lambat 3 kali 24 jam, bukan menyembunyikannya.
PP 33/2026: apa yang perlu disiapkan sekolah menjelang 16 Januari 2027
PP Nomor 33 Tahun 2026 adalah peraturan pelaksana UU PDP sepanjang 225 pasal. Sebagian besar kewajibannya sudah ada di undang-undang; yang baru adalah tata cara dan rinciannya, sehingga alasan "aturannya belum jelas" tidak lagi bisa dipakai. Tabel berikut merangkum yang paling menyentuh sekolah, dengan nomor pasal PP yang bisa dicek langsung di teks resminya.
| Kewajiban | Dasar di UU PDP dan PP 33/2026 | Artinya di sekolah |
|---|---|---|
| Persetujuan orang tua atau wali untuk data anak, dengan identifikasi anak dan verifikasi persetujuan | Pasal 25 UU PDP; Pasal 36 sampai Pasal 38 PP | Formulir persetujuan per keperluan (absensi wajah, notifikasi WhatsApp, foto kegiatan), disimpan sebagai bukti, bisa dicabut. |
| Perlakuan khusus untuk data spesifik: biometrik, kesehatan, data anak | Pasal 4 UU PDP; Pasal 6 PP | Data wajah, riwayat kesehatan, dan catatan BK tidak boleh dibagikan di grup atau dipajang, dan aksesnya dibatasi. |
| Memenuhi hak subjek data: tahu, mengakses salinan, memperbaiki, menghapus, menarik persetujuan | Pasal 5 sampai Pasal 9 UU PDP; Pasal 71, 77, 78 PP | Ada jalur resmi bagi orang tua untuk bertanya dan meminta koreksi, dengan tenggat 3 x 24 jam. |
| Perekaman kegiatan pemrosesan dan kebijakan masa retensi | Pasal 74 dan Pasal 75 PP | Daftar tertulis: data apa, dari mana, untuk apa, siapa yang mengakses, disimpan berapa lama. |
| Penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi, termasuk data spesifik | Pasal 120 sampai Pasal 122 PP | Sebelum memasang absensi wajah, sekolah menuliskan tujuan, risiko, dan langkah pelindungannya. |
| Pemberitahuan tertulis bila terjadi kebocoran, paling lambat 3 x 24 jam | Pasal 46 UU PDP; Pasal 114 sampai Pasal 117 PP | Sekolah punya prosedur tertulis: siapa yang menilai insiden, siapa yang menghubungi orang tua, dan apa yang dilaporkan. |
| Menunjuk petugas pelindungan data pribadi (PPDP), antara lain bila data diproses untuk pelayanan publik | Pasal 53 UU PDP; Pasal 142 sampai Pasal 147 PP | Satu orang atau tim, dari dalam atau luar sekolah, yang paham hukum dan praktik pelindungan data, bebas konflik kepentingan, memantau kepatuhan, dan menjadi narahubung. |
| Sanksi administratif, sampai denda 2 persen dari penerimaan tahunan | Pasal 57 UU PDP; Pasal 184 dan Pasal 185 PP | Risiko nyata, bukan sekadar teguran, dan yang paling mahal tetap hilangnya kepercayaan wali murid. |
Ketentuan tentang petugas pelindungan data layak dibaca hati-hati. Pasal 142 PP 33/2026 mewajibkan penunjukan PPDP antara lain bila data diproses untuk pelayanan publik, dan layanan pendidikan di sekolah negeri lazim dipandang sebagai pelayanan publik. Penunjukannya bukan sekadar menulis nama di SK. Pasal 143 mensyaratkan PPDP ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan memenuhi tugasnya; Pasal 144 membolehkan satu atau beberapa orang dari dalam dan/atau luar organisasi; Pasal 146 mewajibkan pengendali memberi PPDP akses dan sumber daya, menjamin ia bekerja independen tanpa intervensi, dan memastikan tugasnya bebas konflik kepentingan. Operator atau wakil kepala sekolah boleh ditunjuk hanya bila dibekali pelatihan dan tidak sekaligus menjadi satu-satunya pengelola data yang ia awasi. Yang penting ada satu nama yang jelas dan kompeten, bukan tanggung jawab yang mengambang di antara operator, TU, dan kepala sekolah. Rincian per pasal kami ulas di PP 33/2026 dan kewajiban sekolah atas data siswa.
Satu catatan tentang lembaga pengawas. Sampai 5 November 2026, Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan undang-undang belum terbentuk. Pada Rabu, 4 November 2026, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi Muchtarul Huda menyatakan rancangan Perpres pembentukannya sudah tahap final dan diajukan kepada Presiden; tanggal penetapannya belum diumumkan. Itu bukan alasan menunda: kewajibannya sudah berlaku, Komdigi tetap menjalankan pengawasan dengan satuan tugas masa transisi, dan gugatan perdata dari orang tua tidak menunggu lembaga.
Hak orang tua dan siswa atas data
Sederhananya begini. Orang tua berhak bertanya, "Data anak saya apa saja yang disimpan, dan dipakai untuk apa?" lalu sekolah harus bisa menjawabnya. Kalau ada data yang keliru, orang tua berhak minta diperbaiki. Kalau tidak lagi setuju datanya dipakai, ia berhak menariknya. Undang-undang juga memberi hak meminta salinan data dalam bentuk yang bisa dibaca. Hak-hak ini melekat pada pemilik data, bukan pemberian yang bisa ditahan sekolah. Tenggatnya sudah ada di undang-undang: Pasal 30 dan 32 UU PDP mewajibkan perbaikan dan akses data paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima; PP 33/2026 menegaskannya kembali dan merinci caranya dalam Pasal 71, 77, dan 78.
Kalau data siswa bocor, taruhannya nyata
Dampak kebocoran data siswa jauh melampaui urusan teknis. Nomor telepon orang tua yang tersebar bisa menjadi sasaran penipuan. Catatan pembinaan yang bocor bisa mempermalukan anak yang seharusnya dilindungi. Di luar kerugian pada keluarga, sekolah menghadapi kewajiban pelaporan, potensi sanksi, dan yang paling terasa, hilangnya kepercayaan wali murid. Karena itu keamanan data jauh lebih murah dijaga di depan daripada dipulihkan setelah terlanjur.
Kasus terbaru memberi gambaran nyata. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, PT Fore Kopi Indonesia Tbk mengumumkan akses tanpa izin yang berpotensi menyangkut sekitar 5,7 juta akun pelanggan: nama, surel, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, dan riwayat pembelian. Perusahaan menerapkan autentikasi dua faktor untuk login dari perangkat baru dan melaporkannya ke Komdigi pada hari yang sama; pada 4 November 2026 Komdigi menyatakan sanksi baru ditentukan setelah pemeriksaan selesai. Pelajarannya untuk sekolah: pemberitahuan terbuka yang cepat adalah kewajiban, nomor telepon dan tanggal lahir saja sudah cukup untuk penipuan, dan verifikasi dua langkah pada akun operator bukan kemewahan.
Vendor aplikasi bukan pemilik data
Ini bagian yang sering kabur. Saat sekolah memakai aplikasi seperti SiTuntas, kedudukan kami adalah prosesor data, yaitu pihak yang mengolah data atas perintah dan untuk kepentingan sekolah. UU PDP tidak bicara "kepemilikan" data, melainkan peran: siswa dan orang tua tetap subjek data yang haknya melekat, sekolah pengendali yang menentukan tujuan, dan SiTuntas prosesor atas perintah sekolah. Kami tidak memperjualbelikan data siswa, tidak memakainya untuk iklan, dan tidak menjadikannya milik kami. Peran kami adalah menyediakan alat yang membuat sekolah lebih mudah memenuhi kewajibannya, bukan mengambil alih tanggung jawab itu.
PP 33/2026 merinci hubungan ini: prosesor memproses data atas perintah pengendali (Pasal 139), penunjukan prosesor dituangkan dalam perjanjian yang memuat cakupan, tujuan, jenis data, jangka waktu, hak dan kewajiban, sampai mekanisme audit (Pasal 14), perjanjian itu sekaligus alat pengawasan pengendali atas prosesornya (Pasal 127), dan prosesor wajib melaporkan kebocoran kepada pengendali pada kesempatan pertama (Pasal 118). Ini juga berlaku untuk layanan AI publik yang dipakai guru; lihat AI untuk draf surat sekolah yang aman data pribadi.
Langkah praktis yang bisa dimulai semester ini
PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027, tepat ketika semester genap dimulai. Urutan berikut realistis untuk diselesaikan sebelum itu.
- Inventarisasi data. Daftar data siswa yang dipegang sekolah dan letaknya: Dapodik, aplikasi absensi, arsip BK, grup WhatsApp kelas, website sekolah, berkas SPMB di lemari TU. Pasal 74 PP 33/2026 mewajibkannya.
- Formulir persetujuan per keperluan. Satu untuk absensi wajah, satu untuk notifikasi WhatsApp, satu untuk publikasi foto kegiatan. Persetujuan borongan "untuk seluruh kegiatan sekolah" sulit dipertanggungjawabkan.
- Tunjuk satu petugas pelindungan data lewat SK kepala sekolah, dengan tugas memantau kepatuhan dan menerima permintaan orang tua. Pilih orang yang memahami aturan atau bekali pelatihan, hindari benturan kepentingan, dan beri akses serta waktu kerja memadai (Pasal 143 dan 146 PP).
- Batasi akses menurut peran dan cabut akses staf yang sudah pindah tugas. Nyalakan verifikasi dua langkah pada akun operator.
- Tertibkan grup WhatsApp. Daftar nilai, foto siswa bernama lengkap, dan tangkapan layar catatan pelanggaran tidak boleh beredar di grup. Contoh aturannya ada di contoh peraturan grup WhatsApp kelas.
- Prosedur kebocoran satu halaman. Siapa menilai, siapa menghubungi orang tua, apa isi pemberitahuannya, dan tenggat 3 x 24 jam.
- Tulis kebijakan masa simpan dan penilaian dampak sederhana. Pasal 75 meminta dokumen masa retensi, dan Pasal 120 mewajibkan penilaian dampak sebelum memproses data biometrik; dokumen singkat tentang tujuan, risiko, dan cara menguranginya sudah cukup sebagai permulaan.
- Periksa vendor. Minta penjelasan tertulis: data disimpan di mana, dipisah antar sekolah atau tidak, dicadangkan bagaimana, dan bisa dihapus bila sekolah berhenti berlangganan. Untuk layanan pesan, pastikan jalurnya resmi; lihat perbedaan WhatsApp gateway resmi dan tidak resmi.
Bagaimana SiTuntas menerapkannya
Prinsip-prinsip di atas kami pasang sejak awal desain, bukan tambalan setelah ramai. Beberapa contoh konkretnya:
- Database tiap sekolah berdiri sendiri. Data SMP A tidak satu wadah dengan SMP B, melainkan di basis data terpisah. Bersama kontrol akses per peran, ini menekan risiko data antarsekolah tercampur atau saling terlihat; pemisahan saja tidak menghapus kewajiban kami menjaga konfigurasi, menambal celah, dan membatasi akses administratif.
- Data wajah bukan foto. Yang disimpan adalah rangkaian angka hasil olahan, semacam sidik matematis (template) yang disimpan terenkripsi dan dirancang agar sulit direkonstruksi menjadi gambar wajah. Kami tidak menjanjikan "mustahil"; yang kami pastikan adalah template dienkripsi saat tersimpan dan tidak pernah dikirim ke browser mana pun. Gambar wajah sendiri tidak disimpan.
- Akses menurut peran. Wali kelas melihat kelasnya sendiri, guru BK mendapat akses pembinaan sesuai izin yang diberikan sekolah, dan aktivitas yang didukung pencatatannya masuk ke Log Aktivitas sebagai jejak audit. Dua batasnya kami buka: bila penulisan log gagal, aksi inti seperti login tetap berjalan dan kegagalannya dilaporkan ke sistem; dan aktivitas admin pusat SiTuntas yang membantu lewat akun sekolah dicatat di log server kami, bukan di Log Aktivitas sekolah. Siswa hanya melihat poin miliknya sendiri; catatan pelanggaran tidak pernah dipajang di depan umum.
- Berbasis persetujuan, per keperluan. Persetujuan dicatat terpisah untuk absensi wajah, notifikasi WhatsApp, kegiatan kerohanian, dan publikasi foto kegiatan. Template wajah yang sama tidak otomatis boleh dipakai untuk tujuan lain: login wajah dan pengenalan siswa di kios e-Pilah masing-masing butuh persetujuan tersendiri. Pendaftaran wajah diblokir sampai persetujuan orang tua tercatat; bila dicabut, data wajahnya dihapus permanen. Notifikasi WhatsApp bisa diatur sendiri oleh orang tua dari portal.
- Data bisa diminta, dikoreksi, dan dihapus. Orang tua dapat mengunduh salinan data anaknya dari Portal Orang Tua, mengajukan koreksi atau penghapusan, dan setiap permintaan itu ditinjau sekolah dengan catatan tanggapan.
- Cadangan dan masa simpan. Cadangan seluruh server dibuat tiap malam dalam bentuk terenkripsi. Data yang tidak perlu disimpan lama terhapus otomatis: catatan lokasi Presensi Lokasi yang lolos dan pesan WhatsApp rutin setelah 90 hari (catatan pelanggaran lokasi serta pesan surat peringatan dan prestasi disimpan 365 hari karena bisa disengketakan), log aktivitas otomatis setelah 365 hari (log eksplisit seperti perubahan akun tidak dipangkas agar jejak auditnya utuh), dan data wajah siswa yang lulus atau pindah setelah tahun ajaran berganti.
Batas yang perlu Anda ketahui
Tidak ada sistem yang bisa berjanji seratus persen kebal, dan siapa pun yang menjanjikan itu sebaiknya diragukan. Kepatuhan data adalah pekerjaan yang terus berjalan, mengikuti aturan yang masih berkembang lewat Peraturan Lembaga yang belum ada. Yang bisa kami pegang: setiap fitur baru ditimbang lebih dulu dari sisi perlindungan data anak. Arah ini sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, yang memasukkan pelindungan data pribadi warga sekolah sebagai bagian dari keamanan digital, dan meminta pembinaan siswa dilakukan tanpa kekerasan, bukan dengan hukuman yang mempermalukan. Untuk bahasan khusus keamanan data wajah, sudah kami tulis terpisah di Apakah Absensi Wajah Aman dan Sesuai UU PDP?
Ingin melihat langsung bagaimana pemisahan data, hak akses per peran, dan persetujuan orang tua berjalan? Sekolah bisa coba gratis dan memeriksanya dengan data sendiri.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah sekolah benar-benar terikat UU PDP?
Ya. Sekolah mengumpulkan dan mengolah data pribadi siswa serta orang tua, sehingga berkedudukan sebagai pengendali data. Sejak 17 Oktober 2024 seluruh ketentuan UU PDP berlaku penuh, termasuk sanksi administratif, dan peraturan pelaksananya, PP 33/2026 yang diundangkan 16 Juli 2026, mulai berlaku 16 Januari 2027. Kepatuhan bukan lagi pilihan.
Apa isi PP 33/2026 yang paling perlu diperhatikan sekolah?
Untuk sekolah, yang paling terasa adalah Pasal 38 tentang data anak: pengendali wajib mengenali pengguna yang tergolong anak, memperoleh persetujuan orang tua atau wali, dan memverifikasi persetujuan itu. Selain itu ada perekaman kegiatan pemrosesan dan masa retensi (Pasal 74 dan 75), pemberitahuan kebocoran 3 x 24 jam (Pasal 114), penilaian dampak untuk data biometrik (Pasal 120), dan petugas pelindungan data (Pasal 142). Mulailah dari inventarisasi data dan formulir persetujuan, bukan dari membaca 225 pasal sekaligus.
Lembaga pengawas belum terbentuk. Apakah sekolah tetap bisa ditindak?
Bisa. Per 4 November 2026 Komdigi menyatakan rancangan Perpres pembentukan lembaga sudah tahap final dan diajukan ke Presiden, tetapi tanggal penetapannya belum diumumkan. Selama masa transisi Komdigi tetap mengawasi dan memeriksa laporan kebocoran, dan orang tua yang dirugikan dapat menggugat secara perdata tanpa menunggu lembaga.
Apakah wajah siswa untuk absensi disimpan sebagai foto?
Tidak. Yang disimpan adalah template berupa rangkaian angka terenkripsi yang dirancang agar sulit direkonstruksi menjadi gambar wajah, bukan foto siswa. Data ini tidak ditampilkan di layar, dan tujuan dasarnya mencocokkan kehadiran setelah orang tua menyetujui; pemakaian template yang sama untuk login wajah atau kios e-Pilah butuh persetujuan terpisah per tujuan.
Bisakah orang tua meminta data anaknya dihapus atau menolak absensi wajah?
Bisa. Absensi wajah hanya aktif untuk siswa yang orang tuanya menyetujui, dan persetujuan itu dapat ditarik. Orang tua juga berhak meminta salinan, koreksi, atau penghapusan data anaknya, dan sekolah wajib menindaklanjuti permintaan tersebut.
Kalau data siswa bocor, apa kewajiban sekolah?
Pasal 46 UU PDP dan Pasal 114 PP 33/2026 mewajibkan sekolah memberi tahu pemilik data dan lembaga berwenang secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam sejak kebocoran diketahui, memuat data apa yang terungkap, kapan dan bagaimana, upaya penanganannya, serta narahubung. Karena itu penting memilih penyedia aplikasi yang memisahkan data antar sekolah dan membatasi akses menurut peran, agar risiko ditekan sejak awal.
Bermanfaat? Bagikan ke rekan guru.
WhatsAppReferensi
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, JDIH BPK RI
- PP Pelindungan Data Pribadi Berlaku Januari 2027, Ini Aturan Baru Data Anak (PP No. 33 Tahun 2026), Katadata
- Dirjen Aptika pastikan UU PDP sudah berlaku sepenuhnya sejak 17 Oktober 2024, ANTARA News
- Lembaga Pelindungan Data Pribadi belum terbentuk padahal aturannya sudah ada, CNBC Indonesia (16 September 2026)
- Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, JDIH BPK RI
- PP No. 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (teks lengkap, LN 2026 No. 88), Meridian Hukum
- Kemkomdigi ungkap regulasi pembentukan Badan PDP masuki tahap final, ANTARA News (4 November 2026)
- Komdigi: Perpres Lembaga Pengawas PDP Masuk Tahap Final, Katadata (5 November 2026)
- Fore Lapor Data Pelanggan Bocor ke Komdigi, Begini Sanksinya, CNBC Indonesia (5 November 2026)
- Komdigi Dalami Kebocoran Data Pelanggan FORE, Sanksi Setelah Pemeriksaan Rampung, Bisnis.com (4 November 2026)
- FORE Akui Alami Peretasan, Data Alamat hingga PIN 5,7 Juta Pelanggan Dicuri, Bisnis.com (29 Oktober 2026)
- Siaran Pers Kemendikdasmen No. 675/sipers/A6/VIII/2026: Kemendikdasmen Telusuri Dugaan Penyalahgunaan Dapodik (5 Agustus 2026)
- Kemendikdasmen telusuri dugaan penyalahgunaan Dapodik murid, ANTARA News (6 Agustus 2026)
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (teks lengkap), JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital
Baca juga
- Suara Kios Presensi Wajah Tidak Bunyi? Cara Mengatasinya di HP
- Cara Menyiapkan Kartu QR Presensi Siswa: Isi Kode, Cetak, dan SOP Kios
- Presensi QR Code SiTuntas: Kartu Sekolah Kini Bisa untuk Absen
- Panduan Absensi SiTuntas: Alur Lengkap Presensi Wajah, Mapel, GTK, sampai Rekap
- Cara Cek Kehadiran Anak dan Ajukan Izin di SiTuntas untuk Siswa dan Orang Tua
- Tutorial Rekap Absensi Siswa SiTuntas: Laporan Bulanan, PDF, dan Disiplin
- Tutorial Kehadiran GTK SiTuntas: Absensi Wajah Guru, Tendik, dan Presensi Lokasi
- Tutorial Presensi Mapel SiTuntas: Absen Siswa per Jam Pelajaran oleh Guru
- Tutorial Verifikasi Kehadiran Siswa dan Izin di SiTuntas untuk Wali Kelas
- Tutorial Kios Presensi Wajah Sekolah di SiTuntas: Absen Masuk dan Pulang
- Tutorial Data Wajah SiTuntas: Persetujuan Wali dan Cara Daftar Wajah Absensi
- Tutorial Pengaturan Jam Absensi SiTuntas: Jam Masuk, Terlambat, Pulang, Libur
- Rekap Absensi Guru dan Tendik: Aturan Jam Kerja, Format, dan Contohnya
- Cara Mengatasi Siswa yang Sering Terlambat Tanpa Hukuman Fisik
- Cara Membuat Rekap Absensi Siswa di Excel (Rumus + Contoh)
- Apakah Absensi Wajah Aman dan Sesuai UU PDP? Ini Penjelasannya
- Absensi Wajah vs Mesin Fingerprint untuk Sekolah, Mana yang Cocok?
- Cara Kerja Absensi Wajah untuk Sekolah, Dijelaskan Sederhana
Bagikan artikel ini
Ingin melihatnya berjalan di sekolah Anda?
SiTuntas dipakai setiap hari di sekolah negeri, tanpa instalasi. Coba gratis, semua modul terbuka. Paket Gratis tetap Rp0 selamanya.
Isi 3 data · Verifikasi singkat · Akun aktif otomatis · Bisa daftar sendiri. Mau dibantu? Chat kami.
Masih punya pertanyaan? Tanya kami via WhatsApp