SPJ BOSP 2026: Komponen, Bukti yang Wajib Ada, dan Kesalahan yang Sering Terjadi
SPJ BOSP 2026 atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah kumpulan bukti yang mempertanggungjawabkan setiap rupiah Dana BOSP yang dibelanjakan satuan pendidikan, mulai dari kuitansi, nota, daftar hadir, sampai bukti setor pajak. Dasarnya adalah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan, untuk belanja barang/jasa, Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. Laporan realisasinya disampaikan lewat Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) paling lambat 31 Juli tahun berjalan (tahap I) dan 31 Januari tahun berikutnya (laporan keseluruhan tahunan).
Dasar aturan SPJ BOSP 2026 yang berlaku sekarang
Ada dua peraturan menteri utama yang perlu dipegang bendahara tahun ini, dan keduanya menggantikan aturan lama.
- Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, ditetapkan 5 Februari 2026 dan diundangkan 6 Februari 2026 (Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 74). Pasal 75 mencabut Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dan Pasal 76 menetapkan aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (6 Februari 2026), sebagaimana juga ditegaskan dalam siaran pers Kemendikdasmen 1 Maret 2026 yang menekankan sistem pelaporan yang lebih ketat dan terukur. Aturan ini mengatur Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB), serta Dana BOP Kesetaraan, masing-masing dengan kategori Reguler, Kinerja, dan Afirmasi.
- Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, ditetapkan 17 Juli 2026 dan diundangkan 28 Juli 2026 (Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 520). Pasal 36 mencabut Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. Jadi, rujukan pengadaan satuan pendidikan yang masih menyebut aturan 2022 perlu diperbarui.
Juknis BOSP 2026 tidak memuat formulir SPJ tersendiri. Lampiran II Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 (tentang Teknis Pengelolaan Dana BOSP, merujuk Pasal 62 dan Pasal 63) menyatakan bahwa setiap penggunaan dana "dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung", diinput ke ARKAS, dan bentuk dokumen laporannya tercantum di aplikasi itu, serta satuan pendidikan menyatakan bersedia diaudit atas laporan dan pertanggungjawabannya. Format buku penatausahaan di ARKAS sendiri mengacu pada Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan ARKAS pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Karena itu, SPJ dalam praktik adalah berkas bukti fisik atau pindaian yang menyertai setiap baris Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu di ARKAS.
Batas waktu laporan dan potongan bila terlambat
Pasal 56 sampai 60 Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mengatur jadwal laporan realisasi dengan tegas. Laporan disampaikan kepala satuan pendidikan melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian.
| Laporan | Batas waktu | Akibat bila terlambat |
|---|---|---|
| Realisasi Dana BOSP Reguler tahap I (BOP PAUD Reguler, BOS Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler) | 31 Juli tahun berjalan (Pasal 56 ayat 2 huruf a) | Penyaluran tahap II dipotong 2% (laporan Agustus), 3% (September), atau 4% (1 sampai 25 Oktober). Lewat 25 Oktober, satuan pendidikan tidak dapat menerima penyaluran tahap II tahun berjalan (Pasal 59 ayat 3, Pasal 60 ayat 1) |
| Realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP satu tahun anggaran | 31 Januari tahun berikutnya (Pasal 56 ayat 2 huruf b) | Penyaluran tahap I tahun berikutnya dipotong 2% (Februari), 3% (Maret), atau 4% (1 April sampai 25 Juni). Lewat 25 Juni tahun berkenaan, satuan pendidikan tidak dapat menerima Dana BOSP tahun berkenaan (Pasal 59 ayat 2, Pasal 60 ayat 2) |
Untuk tahun anggaran 2026, laporan keseluruhan jatuh tempo pada Minggu, 31 Januari 2027. Laporan keseluruhan tahunan itu meliputi laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran, laporan sisa dana, dan laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan (Pasal 57). Selain itu, laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya menjadi dasar penyaluran tahap I tahun berkenaan (Pasal 58 ayat 1), sedangkan laporan keseluruhan tahun sebelumnya beserta laporan realisasi paling sedikit 50 persen dari Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I menjadi dasar penyaluran tahap II (Pasal 58 ayat 2). Artinya, SPJ dan BKU yang menumpuk berisiko langsung mengurangi atau menghentikan penyaluran dana satuan pendidikan.
Komponen penggunaan Dana BOS Reguler dan batas persentasenya
Pasal 42 ayat (1) Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 menyebut dua belas komponen penggunaan Dana BOS Reguler: penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan (GTK), pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, serta pembayaran honor. Tiga di antaranya punya batas persentase dari keseluruhan alokasi BOS Reguler yang wajib dicek sebelum tutup buku.
| Komponen | Batas | Catatan |
|---|---|---|
| Pengembangan perpustakaan (penyediaan buku) | Paling sedikit 10% dari alokasi BOS Reguler (Pasal 42 ayat 2) | Komponen wajib untuk penyediaan buku (terutama pemenuhan buku teks utama sesuai kurikulum dan rasio 1 buku per murid per mata pelajaran/tema, serta buku nonteks). Buku yang dibeli harus yang telah dinilai dan ditetapkan Kementerian melalui Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) di buku.kemendikdasmen.go.id |
| Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah | Paling banyak 20% dari alokasi BOS Reguler (Pasal 42 ayat 3) | Untuk pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah; pemeliharaan prasarana dengan kategori kerusakan sedang dan berat serta pembangunan gedung/ruangan baru dilarang (Pasal 66 ayat 1) |
| Pembayaran honor bulanan | Paling banyak 20% (satuan pendidikan negeri) atau 40% (satuan pendidikan swasta/masyarakat) (Pasal 42 ayat 4) | Guru penerima wajib berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN), tercatat pada Aplikasi Dapodik, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru (Pasal 43 ayat 2). Tenaga kependidikan wajib bukan ASN dan ditugaskan kepala sekolah/penyelenggara dengan surat penugasan atau surat keputusan (SK) (Pasal 43 ayat 3). Ketentuan pembayaran honor dan syarat NUPTK dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/nonalam oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 44) |
Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi memiliki rincian komponen tersendiri (Pasal 45 dan Pasal 46), begitu pula satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD (Reguler, Kinerja, dan Afirmasi pada Pasal 38 sampai Pasal 40) serta Dana BOP Kesetaraan (Reguler, Kinerja, dan Afirmasi pada Pasal 47 sampai Pasal 50). Karena itu, penatausahaan dan SPJ setiap jenis dan kategori dana dipisahkan sesuai sumber dana di ARKAS.
Bukti yang wajib ada di SPJ BOSP
Bukti belanja barang/jasa menurut Permendikdasmen 15/2026
Pasal 24 ayat (2) Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 menyebut enam bukti pelaksanaan belanja satuan pendidikan yang wajib dilaporkan:
- bukti pelaksanaan persiapan belanja (dokumen perencanaan berisi jumlah, spesifikasi/ruang lingkup, waktu dan lokasi serah terima, alokasi anggaran, dan persyaratan penyedia sesuai Pasal 12 ayat 3);
- bukti hasil perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dari 2 (dua) penyedia atau lebih, kecuali apabila ketersediaan barang/jasa berdasarkan dokumen perencanaan hanya tersedia pada 1 (satu) penyedia (Pasal 15 ayat 1 dan 2);
- bukti negosiasi (Pasal 16);
- bukti kesepakatan belanja (Pasal 17 dan Pasal 18);
- bukti pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa (Pasal 18 dan Pasal 19);
- bukti pembayaran (Pasal 18 dan Pasal 19).
Bukti tersebut boleh berupa dokumen tersendiri atau satu kesatuan dokumen yang menjelaskan seluruh proses belanja (Pasal 24 ayat 3). Persiapan belanja (dokumen perencanaan) dapat dikecualikan terhadap belanja barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp1.000.000,00 (Pasal 12 ayat 4), tetapi bukti tahapan pelaksanaan dan pembayarannya tetap harus ada. Pembayaran kepada penyedia kategori usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dapat dilakukan secara langsung atau tunai setelah barang/jasa diperiksa dan diterima sesuai kesepakatan (Pasal 18 dan Pasal 19). Penyedia (perorangan atau badan usaha) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyedia, dan kemampuan menyediakan barang/jasa (Pasal 9). Belanja melalui Sistem Informasi Pembelanjaan Satuan Pendidikan (seperti SIPLah) terintegrasi dengan ARKAS, sedangkan belanja di luar sistem tersebut wajib dilaporkan satuan pendidikan melalui ARKAS (Pasal 25). Perlu dicatat, aturan tata cara belanja barang/jasa ini tidak berlaku untuk komponen belanja honor dan gaji (Pasal 4 ayat 3).
Daftar bukti per jenis belanja yang lazim diperiksa
Tabel berikut adalah daftar kerja yang biasa dipakai bendahara dan pemeriksa. Daftarnya bukan lampiran resmi juknis, jadi sesuaikan dengan nilai transaksi (termasuk ketentuan enam bukti Pasal 24 Permendikdasmen 15/2026 untuk belanja barang/jasa) serta ketentuan dinas pendidikan dan inspektorat di daerah Anda.
| Jenis belanja | Bukti yang disiapkan |
|---|---|
| Honor GTK non-ASN | SK penugasan atau SK guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT), SK pembagian tugas mengajar, daftar hadir, daftar tanda terima honor, bukti potong dan setor Pajak Penghasilan (PPh) bila ada |
| Honor kegiatan atau narasumber | SK panitia atau surat permohonan narasumber, daftar hadir, laporan kegiatan, daftar tanda terima, bukti potong dan setor pajak |
| Konsumsi rapat | Undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi foto, nota atau invoice penyedia, kuitansi (serta dokumen tahapan Pasal 24 Permendikdasmen 15/2026 sesuai nilai belanja) |
| Belanja barang dan alat tulis kantor (ATK) | Rangkaian bukti belanja Pasal 24 (dokumen persiapan untuk belanja di atas Rp1.000.000, perbandingan harga minimal 2 penyedia, negosiasi, kesepakatan/surat pesanan, pemeriksaan dan penerimaan), nota/faktur atau invoice dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari SIPLah, kuitansi, serta bukti setor pajak bila dipungut |
| Buku dan alat multimedia (belanja modal) | Enam bukti Pasal 24 secara lengkap (dokumen perencanaan, pembanding harga dan kualitas minimal 2 penyedia, negosiasi, surat pesanan/kesepakatan belanja, berita acara pemeriksaan dan serah terima barang, serta bukti pembayaran dan pajak) |
| Pemeliharaan ringan sarana dan prasarana | Dokumen persiapan/rincian kebutuhan, nota pembelian bahan dan/atau daftar tanda terima upah tukang, foto kondisi sebelum, saat pengerjaan, dan sesudah pekerjaan (0%, 50%, 100%), BAST pekerjaan bila melalui penyedia jasa, kuitansi, dan bukti pajak bila ada |
| Perjalanan dinas | Surat tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani pejabat/pihak tempat tujuan, bukti pengeluaran riil (tiket, kuitansi penginapan), daftar penerimaan uang harian/transpor, laporan hasil perjalanan dinas |
| Langganan daya dan jasa | Tagihan resmi atau struk pembayaran listrik, air, telepon, dan internet serta kuitansi bendahara |
Dokumen bulanan yang menyertai SPJ
Setiap bulan, berkas transaksi dilengkapi dokumen penatausahaan yang dicetak dari ARKAS (mengacu Format C Lampiran Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022) dan ditandatangani kepala satuan pendidikan serta bendahara, yaitu Buku Kas Umum (BKU, Format C.1), Buku Pembantu Kas (tunai, Format C.2), Buku Pembantu Bank (Format C.3), Buku Pembantu Pajak (Format C.4), rekening koran bank, serta Register Penutupan Kas/Berita Acara Pemeriksaan Kas. Bendahara wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas belanja yang menjadi objek pajak; jenis pajak, ambang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan tenggat penyetorannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (misalnya PPh umumnya disetor paling lambat tanggal 15 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya), jadi konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat bila ragu.
Larangan yang paling sering membuat SPJ bermasalah
Pasal 66 ayat (1) Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 memuat lima belas larangan bagi kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah (yang bila dilanggar dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 66 ayat 2). Yang paling sering bersinggungan dengan SPJ:
- melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana, membungakan untuk kepentingan pribadi, atau meminjamkan kepada pihak lain (huruf a, b, dan c);
- membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis, serta menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi daring penerimaan murid baru (huruf d dan e);
- membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran atau berpartisipasi dalam membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat, atau membangun gedung/ruangan baru;
- membiayai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi terkait program BOSP yang diselenggarakan oleh lembaga di luar dinas dan/atau Kementerian;
- bertindak menjadi distributor atau pengecer buku maupun peralatan pembelajaran kepada satuan pendidikan atau murid.
Pasal 65 juga mengatur pembentukan tim di tingkat satuan pendidikan: kepala satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dapat membentuk tim (Pasal 65 ayat 1), sedangkan penerima Dana BOS wajib membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, serta anggota yang mencakup 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur Komite Sekolah, dan 1 orang dari unsur orang tua/wali murid di luar Komite Sekolah yang dipilih kepala sekolah bersama Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan (Pasal 65 ayat 2 sampai 4). Pastikan SK tim BOS sekolah ikut diarsipkan bersama SPJ.
Kesalahan yang sering terjadi
- Nomor bukti di kuitansi tidak sama dengan nomor bukti di BKU, sehingga pemeriksa sulit mencocokkan transaksi.
- Honor dibayarkan kepada guru yang belum memiliki NUPTK atau yang sudah menerima tunjangan profesi guru, padahal Pasal 43 ayat (2) mensyaratkan guru penerima memiliki NUPTK (kecuali pada masa status bencana sesuai Pasal 44) dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- Belanja barang/jasa di atas Rp1.000.000 tanpa dokumen perencanaan persiapan belanja (Pasal 12 ayat 4), belanja tanpa bukti perbandingan harga dan kualitas dari minimal dua penyedia padahal barang tersedia di lebih dari satu penyedia (Pasal 15), atau berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dibuat setelah pembayaran (Pasal 18).
- Pajak dipotong/dipungut tetapi bukti setornya (NTPN) tidak dilampirkan atau tidak dilaporkan di ARKAS, sehingga Buku Pembantu Pajak tidak klop dan status BKU tetap Belum Lapor Pajak.
- Batas persentase baru dicek di Desember, saat porsi buku belum mencapai minimal 10 persen dan sisa dana tidak cukup lagi.
- Dokumen kegiatan disusun belakangan, misalnya daftar hadir rapat yang dibuat ulang saat menjelang pemeriksaan.
Checklist tutup bulan SPJ BOSP
- Cocokkan saldo BKU dengan rekening koran bank dan uang kas tunai di brankas, lalu susun Register Penutupan Kas/Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- Pastikan setiap baris belanja di BKU punya kuitansi bernomor bukti yang sama.
- Periksa kelengkapan bukti per transaksi sesuai jenis belanjanya dan tahapan Permendikdasmen 15/2026.
- Periksa pencatatan pemotongan/pemungutan pajak di Buku Pembantu Pajak; untuk pajak yang disetor pada bulan berikutnya (seperti PPh yang disetor paling lambat tanggal 15 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya), pastikan bukti setor dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) segera diunggah ke ARKAS setelah penyetoran.
- Hitung realisasi sementara komponen buku (minimal 10%), pemeliharaan sarana prasarana (maksimal 20%), dan honor (maksimal 20% negeri atau 40% swasta) terhadap alokasi tahunan.
- Lakukan Tutup BKU bulan berjalan di ARKAS (setelah mengisi bunga bank/jasa giro dan pajak bunga/biaya administrasi bank), lalu cetak BKU dan buku pembantu final untuk ditandatangani kepala satuan pendidikan dan bendahara.
- Arsipkan berkas per bulan dengan urutan yang sama setiap bulan.
Menyusun kelengkapan SPJ dengan e-Keuangan SiTuntas
Di e-Keuangan SiTuntas ada Racik SPJ, pendamping bendahara untuk menyusun berkas SPJ dari BKU ARKAS. BKU yang diekspor dari ARKAS diimpor, lalu setiap baris belanja menjadi satu berkas transaksi dengan daftar periksa (checklist) dokumen per jenis belanja (honor, konsumsi rapat, perjalanan dinas, barang, belanja modal, langganan, pemeliharaan, dan lain-lain) yang bisa disesuaikan sekolah. Kuitansi bendahara terbit dengan nomor yang sama dengan nomor bukti BKU, nota dan bukti setor pajak diunggah dari aslinya, dan di akhir bulan aplikasi menyusun bundel SPJ berurutan dengan daftar isi serta halaman "BELUM ADA" untuk dokumen yang masih kurang. Ada juga indikator opsional untuk batas buku 10 persen, pemeliharaan 20 persen, dan honor 20 atau 40 persen, yang hanya bersifat informasi.
Racik SPJ bukan pengganti ARKAS: BKU tetap diisi dan ditutup di ARKAS, dan pajak yang tercatat tetap mengikuti ARKAS. Perlu diingat pula, Pasal 66 ayat (1) huruf d Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 melarang pembelian perangkat lunak pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis dari Dana BOSP, sehingga biaya aplikasi pendamping seperti ini tidak dibebankan ke Dana BOSP. Untuk surat tugas, SK panitia, dan undangan yang menjadi lampiran SPJ, contoh penomorannya bisa dilihat di format nomor surat sekolah dan panduan templat surat di Tata Usaha elektronik (e-TU).
Bukti pendukung honor juga bisa disiapkan dari data yang sudah ada: SK pembagian tugas dari pembagian jam mengajar guru, daftar hadir dari rekap absensi guru dan tendik, serta daftar hadir pembina dan siswa dari format absensi dan jurnal ekstrakurikuler.
Kesimpulan
SPJ BOSP 2026 berpijak pada dua aturan baru: Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 untuk komponen, batas persentase, larangan, dan jadwal laporan, serta Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 untuk enam bukti belanja barang/jasa oleh satuan pendidikan. Tenggatnya jelas—31 Juli tahun berjalan untuk tahap I dan 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan keseluruhan tahunan—dan keterlambatan langsung memotong atau menghentikan penyaluran tahap berikutnya. Cara paling aman adalah melengkapi bukti setiap bulan, mencocokkan nomor bukti kuitansi dengan BKU, serta memantau porsi buku, pemeliharaan, dan honor sejak pertengahan tahun, bukan menunggu Desember.
Bermanfaat? Bagikan ke rekan guru.
WhatsAppReferensi
- Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, ditetapkan 5 Februari 2026 dan diundangkan 6 Februari 2026 (peraturan.go.id, PDF)
- Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (JDIH BPK)
- Permendikdasmen Nomor 8/2026 Tekankan Afirmasi Sekolah Terpencil dan Tata Kelola Digital Transparan (Siaran Pers Kemendikdasmen, 1 Maret 2026)
- Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Belanja Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, ditetapkan 17 Juli 2026 dan diundangkan 28 Juli 2026 (peraturan.go.id, PDF)
- Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026: Tata Cara Belanja Barang/Jasa Satuan Pendidikan (ringkasan Komunitas Belajar, 3 Agustus 2026)
- Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan ARKAS pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PDF)
- Menyelesaikan atau Tutup BKU ARKAS 4 (Pusat Informasi Rumah Pendidikan Kemendikdasmen)
- Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) Kemendikdasmen
- Siap-siap Penyaluran BOSP 2026, Isi ARKAS Dulu (Medcom.id, 27 Januari 2026)
- Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Coretaxpedia Direktorat Jenderal Pajak)
- Ratusan Kepala Sekolah Terima Edukasi Pajak Pengelolaan Dana BOSP (Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Garut)
Baca juga
Bagikan artikel ini
Ingin melihatnya berjalan di sekolah Anda?
SiTuntas dipakai setiap hari di sekolah negeri, tanpa instalasi. Coba gratis, semua modul terbuka. Paket Gratis tetap Rp0 selamanya.
Isi 3 data · Verifikasi singkat · Akun aktif otomatis · Bisa daftar sendiri. Mau dibantu? Chat kami.
Masih punya pertanyaan? Tanya kami via WhatsApp