Jadwal Otomatis

Pembagian Jam Mengajar Guru: Menghitung JJM 24 Jam yang Benar

Dari semua pekerjaan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pembagian jam mengajar guru mungkin yang paling sensitif. Intinya: hitung total JP tiap mata pelajaran dari struktur kurikulum, bagi 24 untuk mendapat kebutuhan guru, tambal kekurangan dengan tugas tambahan yang punya ekuivalensi, lalu pastikan jamnya linier dengan sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik. Salah hitung sedikit, ada guru yang tunjangan profesinya tertahan, dan yang disalahkan biasanya bukan aturannya. Tulisan ini merangkum cara menghitung beban mengajar dari awal, lengkap dengan contoh sekolah 12 rombel, sekaligus aturan yang berubah sepanjang 2026.

Pembaruan 1 November 2026: Juknis tunjangan guru ASN daerah kini Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 (diundangkan 6 April 2026) yang mencabut Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 dan membuat TPG cair setiap bulan dengan batas pembaruan Dapodik tanggal 10. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang beban kerja masih berlaku tanpa perubahan. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan dalam taklimat media bahwa TPG guru non-ASN Juli sampai September 2026 yang sempat tertahan sudah tersalur seluruhnya; pernyataan ini diberitakan Kumparan, sedangkan siaran pers resmi 27 Oktober 2026 hanya memuat angka agregat penyaluran hingga September.

Aturan beban kerja guru dan syarat tunjangan profesi

Prinsip dasarnya sudah lama berlaku. Guru wajib memenuhi beban mengajar minimal 24 jam pelajaran (JP) tatap muka per minggu, dengan batas atas 40 JP. Angka ini berakar pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan ditegaskan lagi di Pasal 13 Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Angka 24 inilah yang lazim disebut JJM (jumlah jam mengajar) dan menjadi salah satu syarat pencairan tunjangan profesi guru (TPG), berdampingan dengan linieritas mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik. Secara keseluruhan, total beban kerja guru dihitung 37 jam 30 menit per minggu, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, pembimbingan murid, serta tugas tambahan.

Kewajiban 24 JP ini punya pengecualian yang sering terlewat. Pasal 20 ayat (1) Permendikdasmen 11/2025 mengecualikan guru yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan struktur kurikulum, guru yang secara pembagian beban kerja tidak mencapai 24 jam padahal jumlah guru sudah sesuai perhitungan kebutuhan, guru pendidikan khusus, guru pada pendidikan layanan khusus, dan guru pada sekolah Indonesia luar negeri. Kekurangan jam yang murni akibat struktur kurikulum atau rasio guru yang sudah pas karena itu tidak otomatis menggugurkan hak TPG, asalkan kondisinya tercatat benar di Dapodik dan dilaporkan kepala sekolah ke dinas (Pasal 18).

Aturan teknisnya beberapa kali berganti. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 sempat direvisi lewat Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2024, lalu keduanya dicabut dan digantikan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru yang berlaku sejak tahun ajaran 2025/2026. Per 1 November 2026 peraturan ini masih berlaku tanpa perubahan, jadi tahun ajaran 2026/2027 memakai angka yang sama. Perubahan yang paling terasa, angka 24 jam boleh dipenuhi dari kombinasi jam tatap muka dan tugas tambahan yang punya ekuivalensi, tidak harus 24 jam tatap muka murni. Kemendikdasmen merangkumnya sebagai 16 JP mengajar di kelas ditambah paling banyak 8 JP dari tugas tambahan.

Untuk tunjangan, juknisnya sudah berganti. Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 dicabut oleh Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, ditetapkan 1 April 2026, diundangkan 6 April 2026, dan berlaku surut sejak 1 Januari 2026 (Pasal 26). Pasal 4 mensyaratkan antara lain sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, SK mengajar yang sesuai peruntukan sertifikat, dan pemenuhan beban kerja, dengan data yang dibaca dari Dapodik. Pasal 4 ayat (4) mengecualikan syarat beban kerja bagi guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 600 jam atau selama 3 bulan, serta guru yang mengikuti program pertukaran guru ASN, kemitraan, dan/atau magang; semuanya harus mendapat izin atau persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Angka di artikel ini mengikuti peraturan yang berlaku saat ditulis dan tidak menggantikan bunyi peraturannya.

KetentuanAngkaDasar
Total beban kerja guru per minggu37 jam 30 menitPasal 2 Permendikdasmen 11/2025
Pelaksanaan pembelajaran (tatap muka)Paling sedikit 24, paling banyak 40 JPPasal 13 ayat (1)
Pembimbingan oleh guru BKPaling sedikit 5 rombel per tahunPasal 13 ayat (2)
Tugas guru wali (pendampingan murid)2 JPPasal 14
Wakasek, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium/bengkel12 JPPasal 15 ayat (1)
Tugas tambahan lain (wali kelas, pembina, piket, dan sebagainya)Kumulatif paling banyak 6 JPPasal 16 ayat (1)
Jam mengajar murni di kelas yang tersisaPaling sedikit 16 JP (24 dikurangi 6 dan 2)Penjelasan Kemendikdasmen

Menghitung total JP sekolah vs kebutuhan guru per mapel

Hitungannya sederhana tapi sering dilewati, padahal ini fondasi semuanya. Total JP satu mapel sama dengan JP per minggu per rombel dikali jumlah rombel, lalu kebutuhan gurunya adalah total JP itu dibagi 24.

Angka JP per minggu per rombel diambil dari struktur kurikulum, bukan kebiasaan. Untuk SMP kelas VII dan VIII, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 mencantumkan alokasi per tahun dengan asumsi 36 minggu (lihat cara menghitung minggu efektif) dan 1 JP sama dengan 40 menit, terbagi intrakurikuler dan kokurikuler. Dibagi 36, jadinya angka mingguan berikut.

Mata pelajaran (SMP kelas VII-VIII)Intrakurikuler per mingguKokurikuler per mingguTotal JP per minggu
Bahasa Indonesia516
Matematika415
Ilmu Pengetahuan Alam415
Ilmu Pengetahuan Sosial314
Bahasa Inggris314
Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, PJOK, Informatika, Seni dan Prakarya (masing-masing)213
Koding dan Kecerdasan Artifisial (pilihan)202
Muatan lokalpaling banyak 20paling banyak 2

Ambil contoh SMP dengan 12 rombel, empat rombel per tingkat. Matematika dijatah 5 JP per minggu per rombel, berarti total 5 dikali 12 sama dengan 60 JP. Dibagi 24, kebutuhannya 2,5 guru. Masalah klasiknya: dua guru penuh 24 JP, tetapi guru ketiga hanya kebagian 12 JP. Kalau ia bersertifikat, jam liniernya terbaca kurang di Dapodik. Jangan langsung menyimpulkan TPG-nya hilang: apakah kasus ini masuk pengecualian Pasal 20 (jumlah guru sudah sesuai kebutuhan) bergantung pada perhitungan kebutuhan guru yang diakui dinas, jadi dokumentasikan hitungannya dan laporkan sesuai Pasal 18 sebelum SK diteken.

Bandingkan dengan Bahasa Indonesia yang 6 JP per rombel. Totalnya 6 dikali 12 sama dengan 72 JP, pas untuk tiga guru masing-masing 24 JP. Jadi jumlah rombel dan struktur JP menentukan mulus tidaknya pembagian. Untuk kasus Matematika tadi, jalan keluarnya biasanya kombinasi: guru ketiga diberi tugas tambahan berekuivalensi, mengajar mapel lain yang dinyatakan sesuai dengan sertifikatnya dalam lampiran Kepmendikdasmen 222/O/2025, atau menambah jam di sekolah lain sesuai ketentuan.

Ekuivalensi tugas tambahan

Tugas tertentu diakui setara sejumlah jam tatap muka, sehingga bisa menambal kekurangan jam mengajar. Angkanya tercantum tegas di Pasal 14 sampai 16 dan Lampiran Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 dan masih dipakai pada tahun ajaran 2026/2027:

Tugas tambahanEkuivalensi per mingguSyarat pengakuan
Wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium/bengkel12 JPDilaksanakan di sekolah induk (satminkal); guru BK setara 3 rombel
Guru pembimbing khusus (sekolah inklusif)6 JPBagi guru pendidikan khusus
Guru wali2 JPPendampingan murid oleh guru mapel SMP/SMA/SMK, ditetapkan kepala sekolah
Wali kelas2 JPSatu guru satu kelas, paling singkat satu tahun ajaran
Pembina OSIS2 JPSatu guru per sekolah, paling singkat satu tahun ajaran
Pembina ekstrakurikuler2 JPSatu guru satu ekskul; kegiatan minimal sekali seminggu dengan paling sedikit 20 murid
Koordinator pengembangan kompetensi, koordinator pengelolaan kinerja guru, koordinator pembelajaran inklusi, koordinator TPPK2 JPSatu guru per sekolah per tugas
Koordinator pembelajaran berbasis projek2 JP per rombelSatu guru untuk 1 sampai 3 rombel
Guru piket1 JPBertugas paling singkat satu hari per minggu selama satu tahun ajaran (contoh SK di tugas guru piket)
Anggota TPPK, pengurus kepanitiaan (ketua, sekretaris, bendahara), koordinator KKG/MGMP1 JPKepanitiaan paling singkat satu bulan

Ada dua batas yang sering terlewat. Pertama, seluruh tugas tambahan lain (dari wali kelas sampai kepanitiaan) dihitung kumulatif paling banyak 6 JP per guru mapel (Pasal 16), jadi merangkap wali kelas, pembina pramuka, pembina OSIS, dan piket (2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7) tetap dihitung 6 JP. Kedua, guru yang sudah memegang tugas 12 JP seperti wakasek atau kepala laboratorium tetap mendapat tugas guru wali dan boleh diberi tugas tambahan lain, tetapi keduanya tidak lagi mengurangi kewajiban tatap mukanya, hanya dihitung ke beban 37 jam 30 menit (Pasal 17). Tiap tugas punya syarat pengakuan sendiri dan ekuivalensi hanya menutup sebagian, bukan menggantikan seluruh kewajiban mengajar. Pastikan angkanya sesuai ketentuan tahun berjalan sebelum dijadikan dasar SK.

Catatan untuk SMA dan SMK: Dapodik versi 2027.b (rilis 28 Agustus 2026) memperketat validasi penugasan wali kelas SMA dan SMK: pelepasan validasi wali kelas hanya dapat diterapkan pada satu rombongan belajar. Rilisnya tidak merinci akibat lain, jadi jangan menafsirkannya sebagai sanksi otomatis; ketentuan ekuivalensinya tetap mengacu pada Lampiran Permendikdasmen 11/2025, yaitu satu guru mengampu satu kelas dan diakui 2 JP.

Kenapa jam saja tidak cukup: soal linieritas

Banyak sekolah mengira urusan selesai begitu angka 24 tercapai. Padahal ada saringan kedua, yaitu linieritas. Jam yang dihitung untuk TPG hanyalah jam mengajar mapel yang sesuai dengan sertifikat pendidik. Guru bersertifikat IPA yang diberi jam Prakarya bebannya penuh di atas kertas, tetapi pada kolom JJM linier di Dapodik jam itu bisa terbaca nol. Sistem pusat membaca kesesuaian bidang, bukan sekadar total angka. Maka saat menambal kekurangan jam, pilih mapel yang secara tegas dinyatakan sesuai dengan sertifikat pendidik dalam lampiran Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 atau tugas tambahan yang diakui, bukan mapel yang sekadar terasa berdekatan atau kebetulan kosong.

Rujukan linieritas yang berlaku sekarang adalah Kepmendikdasmen Nomor 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik, ditetapkan 13 November 2025 dan mencabut Kepmendikbudristek Nomor 449/P/2024. Daftarnya disesuaikan dengan kurikulum Permendikdasmen 13/2025 dan terbagi enam lampiran untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Diktum KESATU menetapkan kesesuaian itu "sebagaimana tercantum dalam Lampiran": mapel yang tidak tercantum berarti tidak linier, sedekat apa pun bidangnya terasa. Cek lampiran jenjang Anda sebelum memberi jam di luar mapel utama.

Menyusun SK pembagian tugas

Semua hitungan tadi dituangkan dalam SK pembagian tugas mengajar yang diteken kepala sekolah tiap awal semester. Komponen minimalnya: dasar hukum, nama dan NIP guru, mapel dan kelas yang diajar, jumlah JP per kelas, tugas tambahan beserta ekuivalensinya, dan total JJM. Dasar hukumnya kini Permendikdasmen 11/2025 untuk beban kerja dan Permendikdasmen 10/2026 untuk tunjangan, bukan lagi Permendikdasmen 4/2025. Contohnya, guru Matematika yang mengajar lima kelas dengan 25 JP sudah aman tanpa tugas tambahan. Rekannya yang hanya kebagian 15 JP bisa ditambah wali kelas (2 JP), pembina pramuka (2 JP), dan guru wali (2 JP) sehingga menjadi 21 JP, lalu sisa 3 JP dicarikan lewat mapel lain yang sesuai sertifikatnya menurut lampiran Kepmendikdasmen 222/O/2025 atau penugasan di sekolah lain yang ditetapkan dinas (Pasal 12).

Kalau setelah semua tugas tambahan dibagi masih ada guru yang tidak terpenuhi, Pasal 18 mewajibkan kepala sekolah melaporkannya ke dinas untuk penataan dan pemerataan guru. Kunci SK yang aman: setiap baris JP-nya bisa ditelusuri ke jadwal nyata, bukan angka yang disusun agar terlihat 24. Karena penyaluran sekarang bulanan, revisi SK di tengah semester harus diikuti pembaruan Dapodik sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Guru (contoh)JP kelas linierTugas tambahanTotal diakuiStatus
Pak Andi, Matematika25 (5 kelas)Guru wali 227Terpenuhi, guru wali masuk beban 37,5 jam
Bu Sari, Matematika15 (3 kelas)Wali kelas 2, pembina pramuka 2, guru wali 221Kurang 3 JP: cari mapel yang sesuai sertifikat (lampiran Kepmendikdasmen 222/O/2025) atau sekolah lain
Bu Rina, IPS merangkap wakasek12 (3 kelas)Wakasek 12, guru wali 224Terpenuhi; guru wali tidak mengurangi tatap muka (Pasal 17)
Pak Budi, Bahasa Inggris16 (4 kelas)Wali kelas 2, pembina OSIS 2, piket 1, panitia 1, guru wali 224Terpenuhi; tugas tambahan lain 6 JP tepat di batas kumulatif

Kesalahan yang membuat TPG tidak cair

  • JJM di bawah 24 dan baru ketahuan tengah semester. Biasanya karena rombel berkurang atau JP mapel dipangkas, tetapi SK tidak direvisi; dengan penyaluran bulanan, akibatnya langsung terasa.
  • Linieritas tidak terjaga. Guru bersertifikat diberi jam di luar bidangnya untuk menambal kekurangan. Jamnya tercatat, tetapi tidak diakui sebagai JJM linier.
  • Data Dapodik telat atau tidak sinkron dengan SK. Pembagian di kertas benar, tetapi operator belum memasukkan pembelajaran ke Dapodik sampai batas tanggal 10; beban kerja termasuk data yang wajib diperbarui tiap bulan menurut Lampiran Permendikdasmen 10/2026. Validasi pusat membaca Dapodik, bukan arsip fisik sekolah.
  • Tugas tambahan tidak didukung SK dan bukti kinerja. Ekuivalensi hanya diakui bila SK-nya sah dan tugasnya benar dijalankan. Contohnya pembina ekskul: kegiatannya harus benar berjalan tiap minggu dengan minimal 20 murid.
  • Tugas tambahan ditumpuk melewati batas. Empat tugas tambahan lain ditulis 8 JP di SK, padahal aturannya kumulatif paling banyak 6 JP.
  • Jadwal pelajaran tidak konsisten dengan SK. Di SK tertulis 24 JP, di jadwal nyata hanya terpasang 22. Saat diverifikasi, yang dipercaya adalah jadwal, dan Pasal 20 Permendikdasmen 10/2026 mewajibkan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan dikembalikan.

Kalender bulanan Dapodik dan SKTP sejak 2026

Sejak tahun anggaran 2026, TPG guru ASN daerah disalurkan setiap bulan (Pasal 7 Permendikdasmen 10/2026), dan TPG guru non-ASN juga bulanan berdasarkan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 (ditetapkan 2 Februari 2026). Tahapan tanggal 10, 13, 15, dan 20 dipakai keduanya untuk Januari sampai November, tetapi Desember berbeda: aturan ASN menetapkan tanggal 15, sedangkan Persesjen untuk guru non-ASN hanya menulis "akan menyesuaikan" tanpa tanggal. Ketentuan hari libur bergeser ke hari kerja berikutnya juga hanya ada di aturan ASN. Kalender berikut mengikuti Lampiran Permendikdasmen 10/2026 untuk guru ASN daerah:

TahapBatas waktu tiap bulanContoh November 2026
Input atau pembaruan data guru di Dapodik (termasuk beban kerja)Paling lambat tanggal 10Selasa, 10 November 2026
Sinkronisasi dan validasi data oleh Ditjen GTKPaling lambat tanggal 13Jumat, 13 November 2026
Penetapan penerima (SKTP) oleh PuslapdikPaling lambat tanggal 15Minggu, 15 November 2026
Rekomendasi pembayaran (non-ASN: proses pengolahan data siap bayar)Paling lambat tanggal 20 (Januari sampai November), tanggal 15 pada Desember; bila libur, hari kerja berikutnya. Non-ASN: tanggal 20, Desember menyesuaikanJumat, 20 November 2026
Penyaluran ke rekening guruSetelah tanggal 20 (Januari sampai November), setelah tanggal 15 pada Desember. Non-ASN: setelah tanggal 20, Desember menyesuaikanSetelah 20 November 2026

Kedua juknis tidak menulis apa yang terjadi bila data baru masuk tanggal 11; yang ditetapkan hanya batas input tanggal 10 dan penetapan penerima setiap bulan. Perubahan jam mengajar yang terlambat disinkronkan karena itu berisiko tidak masuk siklus penetapan bulan berjalan; pastikan statusnya di Info GTK atau, lewat operator dinas, di SIM-Tun. Sekretariat GTK sudah mengingatkan sejak April 2026 bahwa pola bulanan menuntut data mutakhir, rekening valid, dan laporan beban kerja tepat waktu. Oktober 2026 membuktikannya: TPG guru non-ASN periode Juli sampai September sempat tertahan tiga bulan. Pada Senin, 26 Oktober 2026, dalam taklimat media, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan seluruhnya sudah terkirim 100 persen dan tiap guru menerima Rp6 juta, setara tiga bulan dari Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN yang belum inpassing. Angka itu pernyataan menteri yang diberitakan Kumparan; siaran pers Kemendikdasmen 27 Oktober 2026 hanya menyebut agregat penyaluran tunjangan GTK non-ASN hingga September 2026 sebesar Rp16,64 triliun kepada 890.280 penerima, tanpa merinci pelunasan tunggakan. Guru yang belum menerima sebaiknya mengecek Info GTK.

Memastikan JJM terpenuhi saat menyusun jadwal

Ujung dari semua hitungan ini adalah jadwal pelajaran. Percuma SK rapi kalau saat jadwal disusun ada JP yang tercecer atau guru yang bebannya timpang. Di e-Jadwal SiTuntas, beban JP tiap mapel per tingkat dan penugasan guru per rombel diatur di depan, lalu Penyusun Jadwal (solver Google OR-Tools) menyusun jadwal dalam hitungan menit sambil mengecek bentrok guru dan ruang, ketersediaan guru, serta batas yang disetel di Aturan Beban Guru: maksimal hari mengajar per minggu, maksimal JP per hari, dan maksimal JP berurutan. Aturan itu mengatur bentuk jadwal tiap guru, bukan memeriksa kepatuhan JJM 24 jam atau linieritas. Beban jam per guru terlihat sejak penugasan disusun: panel ringkasan di Kanvas Penugasan mengelompokkan guru yang total JP-nya di bawah 24, antara 24 dan 40, atau di atas 40, jadi ketidaksesuaian dengan SK bisa ketahuan sebelum tahun ajaran berjalan, bukan saat tunjangan bermasalah.

Perhatikan juga kelas gabungan, yaitu satu guru yang mengajar dua rombel atau lebih sekaligus di jam dan ruang yang sama. Misalnya PAI 3 JP untuk VIII-C dan VIII-D yang digabung: JP kurikulum tetap tercatat 3 JP di setiap kelas, tetapi guru hanya hadir satu kali, sehingga SiTuntas menghitung beban mengajar dari grup itu 3 JP, bukan 6 JP. Ringkasan beban di Penugasan Guru dan lembar Beban Guru pada ekspor Excel e-Jadwal (Target JP, Terjadwal JP, Sisa JP, status Lengkap/Kurang/Lebih) memakai cara hitung ini, jadi periksa lebih awal apakah JJM guru yang banyak mengajar kelas gabungan masih terpenuhi. Cara mengaturnya ada di panduan kelas gabungan e-Jadwal, dan rincian fiturnya di fitur aplikasi jadwal pelajaran otomatis.

Aplikasi membantu menghitung dan mengecek, tetapi tidak menjamin semua guru pasti penuh 24 jam. Linieritas dengan sertifikat pendidik juga tidak dibaca aplikasi; itu tetap diperiksa wakasek. Kalau rombel tidak cukup, kekurangannya tetap diselesaikan lewat kebijakan seperti tugas tambahan atau jam lintas sekolah. Proses menyusunnya dibahas di Cara Menyusun Jadwal Pelajaran Anti Bentrok, sedangkan batas cara manual dibahas di membuat jadwal pelajaran di Excel. Untuk mengecek beban jam guru Anda sendiri sebelum SK diteken, sekolah bisa coba gratis e-Jadwal.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah guru wajib mengajar tepat 24 jam tatap muka?

Angka 24 JP adalah beban minimal per minggu, dengan batas atas 40 JP (Pasal 13 Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, masih berlaku pada tahun ajaran 2026/2027). Aturan ini memungkinkan sebagian dari 24 jam itu dipenuhi lewat tugas tambahan yang punya ekuivalensi: tugas tambahan lain paling banyak 6 JP secara kumulatif, ditambah 2 JP guru wali, sehingga jam mengajar murni di kelas paling sedikit 16 JP. Pasal 20 mengecualikan ketentuan 24 JP bagi guru yang tidak dapat memenuhinya karena struktur kurikulum atau karena jumlah guru sudah sesuai perhitungan kebutuhan, juga guru pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan sekolah Indonesia luar negeri. Di luar pengecualian itu, batas minimal tatap muka dan syarat linieritas tetap berlaku, jadi pastikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di tahun berjalan.

Berapa ekuivalensi JP untuk wali kelas dan pembina ekstrakurikuler?

Menurut Lampiran Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, wali kelas, pembina OSIS, dan pembina ekstrakurikuler masing-masing setara 2 JP, guru piket 1 JP, sedangkan wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, dan kepala laboratorium 12 JP (Pasal 15). Pembina ekstrakurikuler diakui bila kegiatannya berjalan paling sedikit sekali seminggu dengan minimal 20 murid. Seluruh tugas tambahan lain dihitung kumulatif paling banyak 6 JP per guru (Pasal 16), jadi merangkap empat tugas tidak otomatis menambah 8 JP.

Kenapa guru sudah 24 jam tetapi TPG tidak cair?

Penyebab yang paling sering adalah linieritas. Jam yang tidak sesuai bidang sertifikat pendidik tidak dihitung sebagai JJM linier di Dapodik, sehingga totalnya bisa terbaca kurang. Penyebab lain adalah data SK dan jadwal yang belum sinkron ke Dapodik sampai batas tanggal 10 tiap bulan, karena sejak 2026 TPG disalurkan bulanan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026. Yang dibaca validasi pusat adalah Dapodik, bukan berkas fisik di sekolah.

Apa bedanya guru wali dengan wali kelas?

Wali kelas mengelola satu rombongan belajar dan diakui 2 JP sebagai tugas tambahan lain (Lampiran Permendikdasmen 11/2025). Guru wali adalah tugas baru di jenjang SMP, SMA, dan SMK: guru mata pelajaran mendampingi sekelompok murid secara akademik dan karakter sejak masuk sampai lulus (Pasal 9), dan diekuivalensikan 2 JP (Pasal 14). Kepala sekolah menetapkan guru wali dengan membagi jumlah murid pada jumlah guru mapel yang ada, jadi hampir semua guru mapel mendapat tugas ini.

Kapan batas input Dapodik agar TPG bulan ini cair?

Lampiran Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 menetapkan pembaruan data guru paling lambat tanggal 10, sinkronisasi dan validasi tanggal 13, penetapan penerima tanggal 15, lalu penyaluran setelah tanggal 20 (Desember: tanggal 15). Untuk November 2026 berarti data harus masuk paling lambat Selasa, 10 November 2026. Persesjen Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 memakai tanggal 10, 13, 15, dan 20 yang sama bagi guru non-ASN, tetapi untuk Desember hanya menyebut "akan menyesuaikan". Data yang masuk setelah tanggal 10 berisiko tidak ikut penetapan bulan itu; cek statusnya di Info GTK.

Bagaimana aplikasi jadwal membantu memastikan JJM terpenuhi?

Aplikasi menghitung total JP tiap mapel dan menampilkan beban jam per guru saat penugasan dan jadwal disusun, termasuk menandai guru yang total JP-nya di bawah 24 atau di atas 40, sehingga beban yang kurang atau timpang bisa ketahuan lebih awal, lengkap dengan pengecekan bentrok guru dan ruang. Namun keputusan pembagian jam dan pemenuhan linieritas tetap di tangan wakasek. Tidak ada jaminan otomatis semua guru pasti penuh 24 jam bila jumlah rombel tidak mencukupi.

Bermanfaat? Bagikan ke rekan guru.

WhatsApp

Referensi

  1. Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (berlaku sejak TA 2025/2026, masih berlaku per 1 November 2026; Pasal 20 pengecualian 24 JP), JDIH BPK RI
  2. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum (struktur kurikulum dan alokasi JP), JDIH BPK RI
  3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 35, beban kerja 24 sampai 40 jam tatap muka), JDIH BPK RI
  4. Guru Kini Hanya Perlu Mengajar 16 Jam Tatap Muka, Cek Ketentuannya, Kompas.com (19 Juli 2025)
  5. Permendikdasmen No. 10 Tahun 2026 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (ditetapkan 1 April 2026, diundangkan 6 April 2026; Pasal 4 dan Lampiran jadwal bulanan), JDIH BPK RI
  6. Riwayat regulasi: Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (dicabut oleh Permendikdasmen No. 10 Tahun 2026, Pasal 25), Puslapdik Kemendikdasmen
  7. Salinan Persesjen Kemendikdasmen No. 2 Tahun 2026 tentang Juknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan ASN Tahun Anggaran 2026 (ditetapkan 2 Februari 2026; Lampiran jadwal bulanan non-ASN), Puslapdik Kemendikdasmen
  8. Puslapdik Telah Salurkan TPG dan TKG Guru Non-ASN Setiap Bulan (Persesjen Kemendikdasmen No. 2 Tahun 2026), Puslapdik Kemendikdasmen (16 April 2026)
  9. Dari Triwulan ke Bulanan: Tantangan Baru Penyaluran Tunjangan Guru Tahun 2026, Ditjen GTK Kemendikdasmen (16 April 2026)
  10. Kemendikdasmen Rilis Aplikasi Dapodik versi 2027.b (validasi wali kelas SMA/SMK satu rombel), Portal Dapodik Ditjen PDM (28 Agustus 2026)
  11. Mendikdasmen: Tunjangan Guru Non-ASN Sudah Cair 100 Persen Hari Ini, Kumparan (26 Oktober 2026)
  12. Siaran pers Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemendikdasmen Perluas Akses dan Perkuat Mutu Pendidikan (agregat penyaluran tunjangan GTK non-ASN hingga September 2026), salinan BPMP Aceh Kemendikdasmen (27 Oktober 2026)
  13. Salinan Kepmendikdasmen No. 222/O/2025 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik (ditetapkan 13 November 2025, mencabut Kepmendikbudristek 449/P/2024; salinan JDIH Kemendikdasmen yang diunggah Disdikbud Kabupaten Sarolangun)

Bagikan artikel ini

Bagikan ke WhatsApp

Ingin melihatnya berjalan di sekolah Anda?

SiTuntas dipakai setiap hari di sekolah negeri, tanpa instalasi. Coba gratis, semua modul terbuka. Paket Gratis tetap Rp0 selamanya.

Isi 3 data · Verifikasi singkat · Akun aktif otomatis · Bisa daftar sendiri. Mau dibantu? Chat kami.

Masih punya pertanyaan? Tanya kami via WhatsApp