Cara Membuat Website Sekolah Tanpa Coding (dan Kenapa Website Sekolah Sering Mati Suri)

Banyak sekolah mencari cara membuat website sekolah tanpa harus bisa coding, dan jalannya ada, bahkan lebih dari satu. Persoalan yang lebih besar muncul setelah website jadi: siapa yang mengisinya, dan kenapa begitu banyak website sekolah berhenti diperbarui hanya beberapa bulan setelah diresmikan. Artikel ini membahas keduanya, mulai dari kebutuhan isi yang sebenarnya, empat jalur tanpa coding beserta plus minusnya, halaman yang wajib ada bagi sekolah negeri sebagai badan publik, sampai resep menjaga website tetap hidup dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan sekolah setiap hari.

Kenapa website sekolah biasanya mati setelah 3 bulan

Polanya hampir selalu sama. Website dibuat menjelang akreditasi atau karena ada anggaran, biasanya oleh pihak ketiga atau seorang guru yang kebetulan bisa. Peresmiannya semarak, beberapa berita pertama terbit, lalu kesibukan semester berjalan mengambil alih. Tiga bulan kemudian tidak ada lagi yang menulis. Setahun kemudian berita terbaru masih tentang kegiatan tahun lalu, dan tamu yang mampir malah menangkap kesan sekolah yang tidak terurus. Itu kebalikan dari tujuan website dibuat.

Mengisi website adalah pekerjaan tambahan yang terpisah dari pekerjaan harian sekolah. Tidak ada jam khusus untuknya, tidak ada yang ditunjuk secara resmi, dan orang yang paham cara masuk ke halaman pengelolanya sering kali hanya satu. Ketika orang itu pindah tugas, kata sandinya ikut pindah bersamanya. Ada pula biaya yang jarang dihitung di awal: perpanjangan domain dan hosting tiap tahun, tema yang perlu diperbarui, serta risiko keamanan bila pembaruan terlewat. Karena itu, sebelum bertanya soal alat, jawab dulu pertanyaan soal manusia dan kebiasaan.

Yang sebenarnya dibutuhkan: berita, unduhan, kontak, informasi SPMB

Sebelum membahas cara membuat website sekolah, pastikan dulu kebutuhannya. Orang tua dan masyarakat yang membuka website sekolah umumnya mencari hal yang itu-itu saja:

• Informasi penerimaan murid baru: jadwal, syarat, jalur, alur pendaftaran, dan pengumuman hasil. Sejak Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 namanya SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), bukan lagi PPDB, jadi sesuaikan istilah di halaman Anda. Ini halaman yang paling banyak dicari, meskipun hanya ramai beberapa bulan dalam setahun.
• Kontak dan alamat: nomor telepon yang benar-benar aktif, alamat lengkap, dan kalau bisa titik peta.
• Pusat unduhan: kalender akademik, tata tertib, formulir, dan surat edaran yang selama ini disebar lewat grup WhatsApp lalu tenggelam ditelan obrolan.
• Berita dan kegiatan: bukti bahwa sekolah hidup. Tidak perlu setiap hari, cukup rutin.
• Profil singkat: visi, misi, sejarah, dan data pokok seperti jumlah siswa, guru, dan rombongan belajar.

Perhatikan bahwa hampir semua isi daftar itu adalah informasi yang sudah dimiliki sekolah, hanya belum pernah diletakkan di satu tempat yang mudah ditemukan. Website sekolah yang baik adalah yang jawaban atas lima kebutuhan tadi selalu benar dan mutakhir, semegah atau sesederhana apa pun tampilannya. Ukuran keberhasilannya sederhana: orang tua menemukan jawabannya sendiri tanpa perlu menelepon sekolah.

Sekolah negeri adalah badan publik: halaman yang sebaiknya wajib ada

Ada satu alasan lagi yang sering terlupa. Sekolah negeri dibiayai APBN dan APBD, sehingga terikat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik mengumumkan informasi secara berkala, yaitu informasi tentang badan publik itu sendiri, kegiatan dan kinerjanya, serta laporan keuangan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, sekolah juga terikat UU No. 25 Tahun 2009 yang mewajibkan penyelenggara menyusun dan menetapkan standar pelayanan, mempublikasikan maklumat pelayanan, serta mengumumkan sarana pengaduan beserta penanggung jawabnya. Website adalah tempat paling murah untuk memenuhi semua itu, dan penilai akreditasi maupun pemeriksa dari dinas biasanya senang kalau tinggal membuka satu alamat. Tabel berikut bisa dipakai sebagai daftar periksa.

Pilihan cara membuat website sekolah tanpa coding

Kalau dicari di internet, cara membuat website sekolah biasanya mengerucut ke empat jalur ini. Semuanya bisa ditempuh tanpa menulis kode. Bedanya ada di biaya, tenaga perawatan, dan risiko jangka panjang.

1. Layanan pembuat website instan

Layanan susun-seret yang tinggal pilih tema, ketik, dan terbitkan. Ini jalur paling cepat dan cocok untuk sekolah yang baru mau punya kehadiran daring. Kekurangannya, paket gratis biasanya memakai alamat bawaan penyedia sehingga terkesan kurang resmi, dan beberapa fitur seperti formulir atau ruang penyimpanan dibatasi. Untuk memulai, ini tetap jauh lebih baik daripada tidak punya sama sekali.

2. CMS open source dengan hosting sendiri

Jalur paling luwes: sekolah menyewa hosting, memasang sistem pengelola konten, lalu memilih tema sekolah yang banyak tersedia. Tanpa coding pun bisa, tetapi ada pekerjaan rumah yang menetap: memperbarui sistem dan tema secara berkala, memperpanjang domain dan hosting, serta menjaga keamanannya. Banyak website sekolah yang diretas atau disusupi iklan berasal dari jalur ini, biasanya karena tidak ada yang sempat merawatnya.

3. Jasa pembuatan pihak ketiga

Sekolah membayar orang atau lembaga untuk membangun dan kadang sekalian mengisi website. Hasil awalnya biasanya rapi. Risikonya muncul belakangan: ketika kerja sama berakhir atau penyedianya sulit dihubungi, sekolah bisa kehilangan akses ke website miliknya sendiri. Kalau menempuh jalur ini, pastikan sejak awal bahwa akun pengelola, domain, dan hosting terdaftar atas nama sekolah, bukan atas nama penyedia jasa.

4. Modul website pada aplikasi administrasi sekolah

Beberapa aplikasi administrasi sekolah menyediakan modul website publik yang menumpang pada sistem yang sudah dipakai sehari-hari. Kelebihannya ada dua. Pertama, tidak ada sistem kedua yang harus dirawat: tanpa hosting terpisah, tanpa kata sandi baru yang bisa hilang, dan hak mengelola mengikuti peran yang sudah ada. Kedua, sebagian isi halaman bisa ditarik dari data yang sudah diisi, misalnya jumlah siswa dari data induk atau agenda kegiatan yang dicatat sekolah. Kekurangannya, pilihan tampilan tidak sebebas membangun sendiri, dan tentu sekolah perlu sudah memakai aplikasinya lebih dulu.

Menghidupkan website lewat konten yang sudah dikerjakan sekolah tiap hari

Apa pun jalur yang dipilih, website hanya akan hidup kalau mengisinya berhenti menjadi pekerjaan tambahan. Beberapa siasat ini terbukti jalan di lapangan:

• Tunjuk peran, bukan orang. Tetapkan bahwa pengelola website adalah staf humas atau operator sekolah, lengkap dengan serah terima saat orangnya berganti. Catat kata sandi di dokumen resmi sekolah, bukan di ingatan satu orang.
• Turunkan standar berita. Tiga paragraf dan dua foto kegiatan sudah layak terbit. Berita pendek yang rutin jauh lebih berharga daripada liputan panjang yang tidak pernah selesai ditulis.
• Daur ulang yang sudah ditulis. Pengumuman yang dikirim ke grup WhatsApp wali kelas sebenarnya sudah setengah jadi. Salin ke website, rapikan sedikit, terbitkan. Satu tulisan, dua kanal.
• Manfaatkan data yang sudah diisi. Agenda kegiatan, kalender akademik, dan statistik sekolah adalah konten yang tidak perlu dikarang. Kalau sistemnya memungkinkan, biarkan bagian ini tampil otomatis supaya halaman depan tetap terasa segar walau tidak ada berita baru.
• Pisahkan kanal sesuai sifat kabarnya. Website untuk informasi publik yang boleh dibaca siapa saja. Kabar harian per siswa, seperti kehadiran anak, lebih tepat lewat jalur pribadi ke orang tuanya, misalnya notifikasi WhatsApp untuk absensi siswa.

Satu hal yang sering terlewat: data anak

Website sekolah menyentuh data anak, jadi ada dua rambu yang sebaiknya dipegang sejak awal. Pertama, jangan menerbitkan data siswa perorangan seperti NISN, tanggal lahir, atau alamat. Yang layak tampil di halaman publik hanyalah angka agregat, misalnya jumlah siswa per angkatan. Kedua, foto dan nama siswa dalam berita sebaiknya tayang atas persetujuan orang tua dan dipilih secara sadar, bukan tersedot otomatis dari dokumentasi sekolah. Kebiasaan ini termasuk kewajiban sekolah menjaga data pribadi peserta didik.

Dasar hukumnya makin tegas. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pemrosesan data anak mendapat persetujuan orang tua atau wali, dan peraturan pelaksananya, PP No. 33 Tahun 2026, mulai berlaku 16 Januari 2027 dengan kewajiban bagi pengendali data untuk memverifikasi persetujuan orang tua atau wali (Pasal 38 ayat (4)) dan mampu menunjukkan bukti persetujuan (Pasal 36). Rincian kewajibannya bagi sekolah ada di kewajiban sekolah menurut PP 33/2026. Untuk sekolah, cara paling sederhana memenuhinya adalah lembar persetujuan publikasi foto yang ditandatangani orang tua di awal tahun ajaran, disimpan bersama berkas siswa, dan dihormati saat ada yang menolak. Rambu yang lebih lengkap kami bahas di artikel keamanan data siswa menurut UU PDP.

Kalau sekolah sudah memakai aplikasi administrasi

Di SiTuntas, jalan keluarnya adalah jalur keempat: modul e-Humas mengubah alamat sekolah (subdomain namasekolah.situntas.id, atau domain sch.id milik sekolah yang dihubungkan; di paket Dasar ada biaya tambahan kecil sekali bayar untuk domain sendiri) menjadi website publik yang sebagian isinya ikut hidup dari data yang sudah diisi tiap hari, dari statistik sekolah sampai agenda kegiatan. Halaman yang tersedia kurang lebih persis daftar periksa di atas: pengumuman, berita dan kegiatan dengan foto atau video YouTube, agenda, profil sekolah, pusat unduhan, standar dan maklumat pelayanan, halaman guru dan staf yang hanya tampil atas persetujuan yang bersangkutan, aspirasi dan pengaduan bertiket, buku tamu digital lewat QR, serta mading digital untuk TV lobi.

Mode berandanya dipilih di Website Studio, dan data siswa perorangan tidak pernah diterbitkan otomatis. Semuanya berjalan di browser tanpa instalasi apa pun dan tersedia mulai paket Dasar; sekolah bisa coba gratis lebih dulu. Penjelasan lengkapnya ada di halaman Website Sekolah dan Buku Tamu Digital (e-Humas), dan contoh tulisan untuk mengisinya ada di contoh berita kegiatan sekolah.

Namun apa pun alat yang dipilih, resepnya tetap sama. Cara membuat website sekolah yang awet dimulai dari memutuskan siapa yang mengisinya dan dari mana isinya datang. Alat hanya mengikuti keputusan itu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah membuat website sekolah harus membeli domain sch.id?

Tidak wajib, tetapi domain sch.id membuat alamat terlihat resmi dan hanya bisa didaftarkan sekolah dengan dokumen resmi seperti surat permohonan kepala sekolah. Kalau anggaran belum ada, subdomain dari layanan yang dipakai sudah cukup untuk memulai. Domain resmi bisa dihubungkan belakangan tanpa membangun ulang.

Siapa yang sebaiknya mengelola website sekolah?

Tunjuk peran, bukan orang, misalnya staf humas atau operator sekolah, lengkap dengan SK tugas bila perlu. Pastikan kata sandi dan akses tercatat di dokumen resmi sekolah supaya tidak hilang saat orangnya pindah tugas. Dua orang yang bisa masuk lebih aman daripada satu.

Seberapa sering website sekolah harus diperbarui?

Satu berita per bulan sudah cukup membuat website terlihat hidup, asalkan halaman tetap seperti kontak, SPMB, dan pusat unduhan selalu benar. Kesan tidak terurus lebih banyak datang dari informasi penting yang kedaluwarsa daripada dari jarangnya berita.

Bolehkah menampilkan foto siswa di website sekolah?

Boleh dengan syarat: ada persetujuan orang tua, fotonya dipilih secara sadar, dan tidak disertai data pribadi seperti NISN atau alamat. Banyak sekolah memasukkan lembar persetujuan publikasi ke berkas awal tahun ajaran supaya tidak perlu meminta izin satu per satu.

Apakah website sekolah bisa dibuat benar-benar gratis?

Bisa, memakai layanan pembuat website instan dengan paket gratis. Konsekuensinya alamat website memakai nama layanan tersebut dan beberapa fitur dibatasi. Untuk memulai dan membiasakan diri menulis konten, itu sudah jauh lebih baik daripada tidak punya sama sekali.